oleh

WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi, F.MCW Datangi Kejari Maumere

-POLITIK-737 views

MAUMERE, MN – Polemik terkait dugaan mark up dana tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD Kabupaten Sikka masih terus berlanjut walaupun Badan Pemerikaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTT telah menyerahkan LHP laporan keuangan daerah Kabupaten Sikka tahun 2018 pada 28 Juli 2019 lalu di Kupang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sejumlah masyarakat Kabupaten Sikka yang tergabung dalam Forum Maumere Corruption Watch (FMCW) menggelar aksi damai menyoal dugaan tindakan pidana korupsi tunjangan dewan Kabupaten Sikka pada Kamis (08/08/19) di dua titik yakni Kejaksaan Negeri Maumere dan Kantor Bupati Sikka.

Pantauan Maumere News, massa yang berjumlah sekitar 20 orang tersebut, sejak pagi telah berkumpul di Lokaria dengan menggunakan dua buah mobil dan beberapa kendaraan roda dua.

FMCW saat mendatangi Kantor Kejari Maumere. Foto : Acquinaldo

Ketua Forum Maumere Corruption Watch (FMCW), Mardy da Gomez yang berhasil ditemui Maumere News sesaat sebelum aksi damai tersebut mengatakan, aksi damai yang dilakukan F.MCW adalah untuk meminta kepastian hukum kepada Kejaksaan Negeri Maumere dalam rangka proses penyelesaian dugaan korupsi tunjangan anggota dewan Kabupaten Sikka.

“Aksi ini untuk meminta kepastian hukum kepada Kejaksaan Negeri Maumere terkait proses penyelesaian dugaan korupsi tunjangan anggota dewan Kabupaten Sikka. Kalau memang dinyatakan prosenya lanjut, yaa, lanjut dan sampaikan kepada publik. Tapi kalau memang tidak lanjut, yaa, stopkan saja,” tutur Mardy da Gomez disela-sela persiapan aksi di Lokaria pagi tadi.

Mardy menambahkan, harus ada kejelasan proses penyelesaiannya sehingga tidak menggangu aktifitas anggota DPRD Kabupaten Sikka yang masih aktif maupun yang akan dilantik sehingga mereka konsen untuk membangun Kabupaten Sikka.

Lebih lanjut Mardy da Gomez mengatakan, pihaknya mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung yang telah menindaklanjuti laporan Sekretariat Bersama (Sekber) Jaga Nian Tana yang telah melaporkan kasus dugaan mark up tunjangan ini kepada Kejaksaan Agung dengan telah memanggil para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

FMCW saat mendatangi Kantor Bupati Sikka dan mengelar orasi. Foto : Acquinaldo

“Kami apresiasi kerja Kejaksaan dengan telah merespon laporan Sekber Jaga Nian Tana dengan sudah panggil para pihak yang terlibat,” ungkap Mardy.

Massa yang berjumlah sekitar 20 orang tersebut kemudian bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Maumere dan melakukan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Jaga Nian Tana, Yohanis Bala, SH.

Setelah menyampaikan orasinya, massa kemudian diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, Azman Tanjung di Aula Kejaksaan Negeri Maumere.

Dihadapan Kepala Kejari Maumere, Azman Tanjung, SH yang didampingi oleh Kepala Seksi Pidana Khusus, Jeremy Pena, SH dan Kepala Seksi Intelijen, Cornelis S. Oematan, SH, Mardy da Gomez selaku Ketua FMCW menyampaikan maksud dari aksi tersebut adalah selain mengapresiasi kerja kejaksaan dan juga ingin mempertanyakan kejelasan dari proses penyelesaian kasus tersebut.

Menanggapi pernyataan Mardy da Gomez tersebut, Azman Tanjung mengatakan, saat ini kasus dugaan mark up tunjangan dewan sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan beberapa waktu lalu beberapa pihak yang diduga terkait dengan kasus tersebut telah dipanggil untuk diperiksa.

“Kami tidak bisa menjawabnya karena kasus ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Mohon bersabar. Kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung pada pimpinan tertinggi kami, kalau ada hal yang bisa kita sampaikan akan kita sampaikan” kata Azman Tanjung.

Setelah bertemu, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Sikka di Jalan Ahmad Yani Maumere. Namun tidak berhasil menemui Bupati Sikka karena pada saat yang bersamaan, Bupati Sikka sedang mengikuti Kongres PDIP di Bali.

Sekalipun gagal menemui Bupati Sikka, massa tetap menggelar orasinya yang disampaikan oleh Mardy da Gomez dan Yohanis Bala.

Dalam orasinya, mereka mengapresiasi langkah Bupati Sikka dalam mengungkapkan dugaan mark up tunjangan anggota dewan tersebut dan akan terus mendukung Bupati Sikka dalam proses penyelesaian kasus tersebut. (Acq/Trv-R2)

 

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya