oleh

Satu KK di Bao Batun DiKeluarkan dari KPM PKH, Bupati Sikka : Pendamping Tak Punya Hak!

-METRO-76 views

MAUMERE, MN- Salah seorang ibu, warga Desa Bao Batun Kecamatan Kewapante, Sabtu (13/6/2020), mendatangi rumah jabatan dan mengadu ke Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, soal dirinya dikeluarkan dari keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH).

Bahkan, di depan Bupati, Ibu paruh baya ini mengaku, mereka dikeluarkan dari program tersebut, saat suaminya sedang menderita sakit.

“Suami saya mengalami stroke, sehingga selama ini, saya harus berupaya untuk mencari pekerjaan menghidupkan anak-anak saya. Tapi yang saya sesalkan, di saat kami sengsara seperti ini, mengapa kami harus dikeluarkan dari program ini?” ujarnya dengan nada sedih.

Terkait dengan persoalan tersebut, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, dalam pernyataannya menegaskan, pendamping PKH maupun Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KK dari daftar KPM, karena itu merupakan kewenangan bupati.

“Tidak bisa mengeluarkan orang atau keluarga penerima manfaat ini secara sepihak. Apakah, keluarga yang didampingi itu sudah sejahtera atau belum? Kalau belum sejahtera, seharusnya pendamping memiliki tanggungjawab moril untuk mendampinginya, sehingga menjadi sejahtera,” tegas Bupati Robi Idong, sapaan akrabnya.

Orang Nomor Satu di Kabupaten Sikka ini pun meminta agar instansi teknis terkait segera melakukan kajian terkait dengan persoalan itu.

“Kewenangan itu ada pada Bupati. Artinya, harus melihat sejauh mana keluarga penerima manfaat itu sudah sejahtera atau belum? Kalau belum sejahtera, kenapa harus dikeluarkan? Saya minta agar persoalan ini segera diclear, sehingga jangan menimbulkan stigma yang negatif di tengah masyarakat,” pungkasnya.(SON-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya