oleh

Saksi Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Anggota DPRD Sikka Hari ini Diperiksa Polisi

-HUKRIM-2.210 views

MAUMERE, MN – Kasus dugaan pencemaran nama baik anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2014 – 2019 yang dilakukan oleh Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi yang dilaporkan oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Sikka Partai Nasdem, Silfan Anggi, kini masuk pada tahapan pemeriksaan saksi.

Sebanyak 1 orang saksi, hari ini, Kamis, (19/09/19) dipanggil pihak Kepolisan Resort Sikka untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut.

Maksimus Maju Tonda, tokoh masyarakat Kecamatan Paga yang menjadi salah satu saksi dalam kasus tersebut saat ditemui awak media setelah menjalani pemeriksaan membenarkan bahwa dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2014 – 2019 yang dilakukan oleh Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota dewan.

Maksimus mengatakan, ketika ditanya terkait sumber informasi yang diperoleh atas kasus yang dilaporkan Silfan Anggi tersebut, kepada penyidik Polres Sikka dirinya mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi pada masa kampanye dari awal bulan Desember 2018 hingga pada saat pemilu pada Bulan April 2019 lalu bahwa 35 anggota diduga melakukan mark up tunjangan perumahan dan transportasi anggota dewan.

Bahkan hingga saat menjelang pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2019 – 2024, sebagai masyarakat, dirinya tidak meyakini bahwa 18 anggota DPRD Kabupaten Sikka yang kembali terpilih bisa dilantik karena tersandung kasus dugaan korupsi dana tunjangan perumahan dan transportasi anggota dewan tersebut.

“Semua masyarakat Kecamatan Paga bahkan wilayah dapil Sikka 3 tahu, jadi pada saat Pak Silfan datang, kami tanya, benar tidak kalau kamu 35 orang itu makan uang. Waktu itu Pak Silfan jawab singgkat saja karena hasil resmi dari BPK belum ada, kalau memang kami 35 orang ini makan uang , ya, kami siap bayar atau diproses,” ungkap pria paru baya yang juga adalah seorang mosalaki ini.

Dirinya menambahkan, pada bulan Juni 2019, dirinya mendapatkan informasi bahwa berdasarkan hasil LHP BPK,  tidak ditemukannya penyalagunaan keuangan Negara.

“Jadi setelah adanya hasil dari BPK itu, Pak Silfan merasa malu. Jadi hukum harus bertindak. Kami juga sesalkan sikap Bupati Sikka yang tanpa bukti telah menuduh 35 anggota DPRD Sikka waktu itu makan uang,”tambah Maksimus.

Dirinya menilai, beberapa anggota DPRD Sikka yang kembali mencalonkan dirinya pada Pemilu 2019 namun gagal lolos adalah akibat dari pernyataan Bupati Sikka terkait dugaan mark up tunjangan transportasi dan perumahan tersebut termasuk Silfan Anggi yang gagal lolos ke DPRD Propinsi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Maumere News, dalam waktu dekat beberapa anggota DPRD Kabupaten Sikka juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Kepolisian Resor Sikka terkait kasus tersebut. (Acq-R2)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya