oleh

Pimpinan Bankaltimtara Gelapkan Rp.10 M untuk Judi Online

-NASIONAL-13 views

TANJUNG SELOR, MN- Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara mengamankan pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bankaltimtara di Sebuku Sanur wilayah Sebuku, Kabupaten Malinau.

Budi Iskandar diduga menggelapkan uang operasional dan menggunakan uang kas Bankaltimtara untuk berjudi online.

Selaku pimpinan KCP Sebuku Sanur Wilayah Sebuku, Budi Iskandar telah melakukan transaksi dan penggelapan uang operasional Bankaltimtara, dengan kerugian mencapai Rp10 miliar lebih,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda Kaltara Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru melalui Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltara, AKBP Didik Purwanto, Rabu (3/2/2021).

Kasus ini terungkap setelah Pimpinan Uji Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bankaltimtara Cabang Malinau, Indra Setia Dermawan, melakukan cash opname ke kantor cabang pembantu Sanur di Sebuku.

Saat dilakukan uji kepatuhan dengan cara menghitung neraca dan kas di sistem keuangan, ada uang kas bank senilai Rp10.745.100.000.

Namun saat dihitung, uang tunai di dalam brankas hanya ada Rp45.100.000.

Melihat kejanggalan tersebut, Indra lalu memanggil pelaku dan menanyakan ke mana larinya uang puluhan miliaran itu.

“Pelaku pun menjawab sudah digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Dari audit dan pemeriksaan terhadap tersangka, ternyata uang tersebut digunakan untuk berjudi online selama kurun waktu 8 hingga 9 bulan atau sejak Februari sampai Agustus 2020.

“Uang itu seharusnya untuk perputaran operasional kegiatan perbankan dan dimasukkan dalam kas. Hanya saja selama bulan Februari 2020 tidak pernah dilakukannya, lalu membuat buku laporan palsu ke atasannya di Tanjung Selor,” sebutnya.

Setiap hari main judi bola online, rata-rata tersangka menghabiskan 30 sampai 50 juta rupiah. Untuk saat ini sisa uang yang bisa diamankan dari rekening tersangka hanya Rp200 ribu.

Setelah itu penyidik melakukan proses hingga akhirnya kasus ini  P21 dan tersangka sudah tahap 2 menunggu jadwal sidang.

Pelaku dikenakan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dilapis dengan Pasal 374 KUHP terkait penggelapan dalam jabatan.

“Ancaman hukuman di atas 5 tahun sampai 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp10 miliar,” tutupnya. (*)

 

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya