oleh

Pemkab Sikka Tetapkan KLB DBD, 184 Dirawat, 2 Meninggal

-DIKKES-535 views

MAUMERE, MN- Pemerintah Kabupaten Sikka akhirnya mengeluarkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) untuk wilayah Kabupaten Sikka. Pasalnya, hingga saat ini tercatat sebanyak 184 pasien dirawat di 17 kecamatan dan 2 pasien dinyatakan meninggal dunia.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sikka, Petrus Herlemus saat memberikan keterangan persnya kepada sejumlah wartawan Rabu (22/1/2020).

Dijelaskan, pihaknya sudah melakukan pendataan yang terhimpun dari 21 kecamatan, 17 kecamatan dinyatakan terdapat kasus DBD.

“Kasus DBD ini meningkat dua kali lipat di Januari 2020 dibandingkan pada Januari 2019 lalu. Olehnya, dengan kondisi seperti ini, maka Pemkab Sikka melalui Bupati telah mengeluarkan KLB untuk DB wilayah Sikka,” ujarnya.

Terkait dengan upaya ke depannya yang mesti dilakukan, kata dia, dengan kejadian ini, seluruh elemen masyarakat harus segera bergerak cepat bagaimana mengantisipasinya.

Disinggung soal tidak termuatnya pasien di RSUD TC Hillers, kata dia, kondisi rumah sakit kita harus diantisipasi karena rujukan.

“Untuk mengantisipasinya, kita lagi kordinasi dengan 2 rumah sakit swasta agar bisa membantu kelebihan pasien di RS TC Hilers. Setelah ini, saya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh kepala puskesmas untuk siaga satu,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, terkait dengan kasus ini, pihaknya sudah meminta kepada 25 puskesmas di seluruh Kabupaten Sikka untuk membuka pelayanan 1 x 24 jam untuk penanganan kasus ini.

“Kasus ini sudah KLB, tetapi kita terus berusaha untuk menekan angka kematian. Saat ini tercatat, Puskesmas Magepanda tercatat jumlahnya yang sangat banyak. Kalau di luar seperti Puskesmas Palue, Nele, Waiblama dan Mapitara serta 3 kecamatan yang ada di Kota Maumere,” jelasnya.

Untuk antisipasi DBD yang bergerak dari Megepanda, lanjut dia, pihaknya sudah menahan laju merebaknya wabah ini.

Untuk itu, dia berharap ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan semata, tetapi juga harus ada campur tangan pihak lainnya, seperti camat, desa dan kelurahan agar menggerakkan masyarakat melalui RT maupun RW dengan gerakan bersama, yakni kebersihan lingkungan dengan M-Plus.(MAR-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya