oleh

Pemkab Sikka Belum Teken MoU dengan PT YKI Soal Bangun Mall di Maumere

MAUMERE, MN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka, hingga saat ini belum menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan PT Yasoonus Komunikatama Indonesia (YKI).

PT YKI baru menyampaikan penawarannya ke pemerintah daerah, terkait dengan rencana pembangunan pasar tradisional semi modern dalam program revitalisasi Pasar Tingkat Maumere.

Hal itu ditegaskan Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler pada Setda Kabupaten Sikka, Very Awales, dalam press releasenya yang diterima Maumere News, Senin (15/6/2020).

Dia mengatakan, dalam penawaran PT YKI berkeinginan untuk berinvestasi di Kabupaten Sikka, termasuk menyediakan menara BTS (provider) di lingkungan gereja dan telah memiliki kerjasama dengan Operator Seluler serta mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah. PT. YKI juga berminat untuk berinvestasi di Bidang Perdagangan, khususnya Pembangunan Pasar Trdisional semi modern dalam program Revitalisasi Pasar Tingkat Maumere.

Minat Investasi tersebut, lanjut Kabag Humas dan Protokol ini,  telah disampaikan kepada Bupati melalui surat No.015/YKI/sep/VIII/2019,tanggal 16 Agustus 2019 dan telah diterima dengan pesentase awal di hadapan Bupati bersama OPD terkait pada tanggal 26 Maret 2020.

Dalam persentase awal tersebut disepakati untuk dilakukan presentase secara lebih detail terhadap minat berinvestasi bersama anggota DPRD.

Pada tanggal 25 Maret 2020 PT. YKI mengajukan permohonan Presentase dan surat tersebut dijawab oleh Pemerintah memalui Surat Nomor PKUKM.510/107/IV/2020 tanggal 7 April 2020 yang intinya bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka menyambut baik kehadiran Perusahaan tersebut; dan berkenan masih adanya Pandemi Covid -19, maka Presentase dapat dilakukan secara Daring melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting dan sudah dilaksanakan secara langsung di Ruang Kula Babong pada tanggal 5 Juni 2020.

Maksud Kerjasama ini adalah melaksanakan Proyek Pembangun Pasar Tradisional Semi Modern dalam Revitalisasi Pasar Tingkat Maumere yang akan dikelola secara bersama-sama, dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, menggali dan meningkatkan potensi PAD guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka dan menyerap tenaga kerja Lokal.

Dikatakan, rencana kerjasama ini tidak menghilangkan dan menghapus fungsi pasar tradisional, akan tetapi melakukan penataan secara lebih baik.

Berdasarkan pasal 369 Undang undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintah dapat melaksanakan kerjasama antar daerah, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama antar daerah, yang tentunya melalui prosedur dan tahapan-tahapannya sesuai dengan regulasi dimaksud.

Terkait dengan presentasi PT YKI di hadapan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sikka adalah tahapan penawaran sesuai Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2018, sehingga Pemda Sikka hingga saat ini belum pernah menyusun dan membahas bersama PT YKI terhadap draf kesepakatan yang ditawarkan.

Draf MoU yang beredar di media sosial, adalah draf yang akan ditawarkan, sehingga tuduhan bahwa Bupati Sikka telah melanggar etika, Hukum dan Asas Umum pemerintahan adalah tuduhan prematur dan tidak beralasan menurut hukum.Tuduhan ini lebih bersifat fitnah dan bermotif tertentu.

Dia menambahkan, hingga saat ini, belum ada keputusan final dari Pemerintah Daerah terhadapn tawaran Investasi dari PT. YKI dan Pemda Sikka pun tidak berniat untuk merahasiakan tawaran investasi ini. Pemerintah akan tetap meletakan setiap tawaran investasi ini sesuai dengan regulasi yang berlaku di Negara Republik Indonesia.(MAR-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya