oleh

Pembayaran BST Kabupaten Flotim, Lurah dan kades Jadi Penanggungjawab Mutlak

-METRO-21 views

LARANTUKA, MN – Pihak Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur telah menyurati para Lurah dan Kepala Desa di Kabupaten tersebut untuk bertindak sebagai Penanggungjawab Mutlak dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD II itu.

Sama seperti Kepala Dinas Sosial bertindak sebagai Penanggungjawab Mutlak pada BST APBN, demikianlah di urusan BST Kabupaten ini, para Lurah dan Kepala Desa lah yang bertindak sebagai Penanggungjawab Mutlak itu.

Demikian yang dijelaskan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Flotim, Anselmus Y. Maryanto, saat ditemui wartawan belum lama ini.

“Kami sudah menyurati para Lurah dan Kepala Desa untuk bertindak sebagai Penanggungjawab Mutlak dalam penyaluran BST APBD II ini. Maklum, warga penerima atau KPM itu adalah waga kelurahan atau pun warga desa setempat.Jadi tentang kondisi mereka, pasti Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa pasti mengenalnya sehingga akhirnya ter-SK-kan dalam SK Bupati Flores Timur sebagai penerima BST Kabupaten ini,” jelas Anselmus.

Sementara itu, terkait kepastian pembayaran bantuan akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Flotim itu, Plt.Kadis Sosial tersebut optimis akan terjadi dalam pekan ini!

Tinggal pemberesan pada sisi administrasi oleh Bagian Hukum Setda Flotim. Apalagi keseluruhan anggaran BST (4,5 milyar) tersebut telah tersalurkan dari Kas Daerah ke BRI Cabang Larantuka yang bertindak sebagai juru bayar, Senin (2/11) kemarin.

“Dari aspek anggaran, sangat siap! Siap bayar, karena memang keseluruhan anggaran JPS khusus BST APBD II itu telah tersalurkan dari Kas Daerah ke BRI Cabang Larantuka sejak Selasa (3/11). Tinggal validasi akhir dan siap tersalurkan ke rekening masing-masing KPM. Kami pun akan berkoordinasi dengan Pak Bupati, apakah diawali dengan launching ataukah langsung bayar,” tambah Anselmus.

Sedangkan soal jumlah penerima manfaat bantuan Covid-19 yang bersumber dari APBD II Kabupaten Flotim itu, Anselmus mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan 2.500 KPM. Walau demikian, pada pembayaran tahap I ini hanya mengakomodir 1.741 KPM.

“Jumlah sisanya akan kita usulkan pada pembayaran tahap berikutnya. Sedangkan terkait mekanisme pembayarannya, dengan nominal Rp 600.000 per KPM per bulan selama 3 bulan itu, langsung kita bayarkan sekali jalan. Artinya, sekali bayar untuk tiga bulan !” urai Anselmus Maryanto sembari terus memastikan dalam pekan ini, terbayarkan! (GOE-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya