oleh

Merasa Dizolimi, Anggota DPRD Sikka akan Polisikan Bupati Robi

-POLITIK-1.663 views

MAUMERE, MN – Polemik terkait dugaan mark up dana tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Sikka kembali memanas pasca konferensi pers yang digelar oleh salah satu anggota DPRD Sikka dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Silfan Anggi pada, Kamis (27/07/19) di Hotel Pelita Maumere.

Silfan Anggi yang didampingi kuasa hukumnya, Dr. Stevanus Roy Rening, SH., MH dihadapan awak media mengatakan pihaknya akan melaporkan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo karena telah melakukan tuduhan sepihak atas dugaan mark up dana tunjangan perumahan dan transportasi yang sebelumnya pihak BPK belum melakukan audit terhadap keuangan daerah namun Bupati Sikka, berdasarkan asumsi sepihak telah menuduh 35 anggota DPRD Sikka melakukan mark up kedua item tunjangan tersebut.

Silfan Anggi menambahkan, tuduhan Bupati Sikka tersebut kemudian disebarkan secara masif kepada masyarakat melalui media sosial dan melalui Ekora NTT serta diberbagai kesempatan.

“Bahkan Bupati Sikka minta harus kembalikan dana itu dan bahkan mendesak Polres Sikka, mendesak kejaksaan untuk proses 35 anggota DPRD Sikka. Padahal, belum ada temuan dari BPK dan BPK juga belum turun audit tapi saudara Bupati secara sepihak berdasarkan asumsi saudara Bupati, menuduh DPRD 35 orang lakukan mark up, setelah itu diberbagai medsos dan berbagai tempat Bupati selalu omong bahwa kami 35 orang mark up tunjangan itu” ungkap Silfan.

Lebih lanjut menurut Silfan, hal tersebut merupakan penzoliman dan pembunuhan karakter terhadap 35 orang anggota DPRD Sikka yang dilakukan oleh Bupati Robi Idong karena pada saat itu, sedang dilaksanakannya proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan tudingan tersebut belum bisa dibuktikan oleh Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo.

“Untuk buktikan kami 35 orang itu makan uang atau salahgunakan uang atau kami korupsi itu harus dengan temuan BPK atau hasil audit BPK,” tegas Silfan.

Silfan juga mengatakan, dirinya baru mengambil sikap atas tudingan Bupati Sikka tersebut setelah dirinya membaca LHP BPK bahwa dalam LHP BPK tersebut tidak adanya temuan dugaan mark up tunjangan transportasi dan perumahan tersebut.

Hal tersebut menurut Silfan Anggi bahwa Bupati Sikka telah melakukan fitnah dan perbuatan tercelah terhadap 35 anggota DPRD Sikka.

“Selama ini saya hidup dengan sakit hati, kita ini jalan mau angkat muka juga malu. Dituding kasih mark up dana tunjangan transportasi dan perumahan untuk kasih makan istri anak. Harga diri habis,” ungkapnya.

Dengan tegas, Silfan mengatakan, demi memperbaikin nama baik dirinya selaku anggota DPRD Sikka, dirinya bersama kuasa hukumnya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Bupati Sikka kepada pihak kepolisan Polres Sikka.

Selain melaporkan Bupati Sikka, Silfan Anggi juga berencana akan melaporkan Ekora NTT.

Menurut Silfan, media tersebut dalam melakukan pemberitaan terkait dugaan mark up dana tunjangan transportasi dan perumahan selama 12 kali tanpa melakukan konfirmasi ke 35 anggota DPRD Sikka.

Pemimpin Redaksi Ekora NTT, Agus Nong saat dihubungi Maumere News melalui telepon genggamnya mengatakan, pihaknya menghormati upaya yang dilakukan oleh Silfan Anggi melalui kuasa hukumnya.

“Bagi kami, pertama kami menghormati upaya yang dilakukan oleh anggota dewan terhormat, Silfan Anggi bersama kuasa hukumnya. Kedua, jika memang dilaporkan, maka kita pun akan mengikuti proses itu sebagai warga Negara yang taat hukum,” tukas Agus Nong diujung teleponnya.

Saat disinggung soal pemberitaan yang tidak cover both side, seperti yang diungkapkan oleh Silfan Anggi selama 12 kali pemberitaan tanpa konfirmasi ke DPRD Sikka, Agus Nong mengatakan, terserah, itu haknya anggota dewan terhormat.

Sementera itu, Bupati Sikka saat dikonfirmasi melalui saluran telepon 0852 3900 4490 belum dapat memberikan jawaban terkait dengan rencana laporan polisi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui seperti apa jawaban pasti dari Bupati Sikka terkait rencana laporan polisi tersebut. (ACQ/TRV-R2)

 

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya