oleh

Krisis Air Bersih, Sebagian Besar Camat dan Kades di Sikka Kurang Tanggap

-SOSBUD-823 views

MAUMERE, MN – Berdasarkan hasil rilis resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, NTT merupakan salah satu propinsi terparah yang terkena dampak kekeringan termasuk Kabupaten Sikka.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mencatat, hingga kini pihaknya baru menerima laporan dari 13 Kecamatan dan 35 Desa dan Kelurahan.

13 kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Mego (4 Desa), Kecamatan Lela (2 Desa), Kecamatan Koting (1 Desa) Kecamatan Nele (5 Desa), Kecamatan Alok Timur (1 Desa), Kecamatan Alok Barat (1 Kelurahan) Kecamatan  Alok (2 Kelurahan), Kecamatan Kangae (1 Desa, Kecamatan Magepanda (2 Desa), Kecamatan Hewokloang (7 Desa), Kecamatan Waigete (4 Desa), Kecamatan Bola (3 Desa) dan Kecamatan Doreng (2 Desa).

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPBD Kabupaten Sikka, Muhamad Daeng Bakir di Kantor Bupati Sikka saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan.

Daeng Bakir mengungkapkan, dari 13 Kecamatan dan 35 Desa dan Kelurahan, terdapat 3754 KK mengalami kekurangan air bersih akibat kekeringan yang menimpa Kabupaten Sikka dan pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 354 tangki air ke 3754 KK.

“Kita distribusikan air ini mulai dari tanggal 1 – 30 Agustus 2019. Saat ini kami tidak layani lagi karena sudah tutup karena sudah memenuhi target yang kami rencanakan. Tapi kami masih terus menunggu tambahan laporan dari kecamatan dan desa yang mana masyarakatnya sudah mengalami kesulitan air bersih,”ungkap Daeng Bakir.

Dirinya berharap, kecamatan dan desa/kelurahan yang belum melapor tetapi mengalami kesulitan air bersih akibat kekeringan untuk segera melaporkan ke pihak BPBD untuk pengajuan penanganan masa darurat.

“Harap segera laporkan supaya itu menjadi dokumen pendukung untuk segera kami ajukan masa penanganan masa darurat. Kalau tidak miliki dokumen pendukung, kami tidak berani karena itu berkaitan dengan penggunaan dana daerah yang bisa kami pertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan laporan secara resmi dari kecamatan dan desa/kelurahan yang mengalami krisis air bersih. Namun pihaknya mendapatkan laporan dari warga baik secara orang perorang atau secara kelompok.

“Saya belum terlalu paham kenapa mereka tidak mau segera melaporkan. Kesimpulan saya, mereka tidak mau lapor karena warga tidak alami kesulitan. Tetapi secara orang perorang atau kelompok, warga datang melapor ke kami,” ungkap Daeng Bakir. (Acq-R2)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya