oleh

Kabag Humas Sikka: Bupati Miliki Kewenangan Evaluasi dan Pembinaan Desa

MAUMERE, MN- Bupati dan Wakil Bupati Sikka sebagai kepala daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan di desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan keuangan desa, memiliki kewenangan penuh dalam pemantauan dan mengevaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD kabupaten/kota.

Demikian pernyataan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sikka,  Awales Syukur,  S. Sos, M.Th kepada watawan di sela-sela kunjungan Bupati Sikka,  Fransiskus Roberto Diogo,  S. Sos, M. Si dan Ibu Ketua TP-PKK Kabupaten Sikka di wilayah Desa Hikong daerah perbatasan Sikka-Flores, Minggu (14/06/2020).

Ia menjelaskan hal itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehubungan dengan sorotan beberapa kalangan terkait dengan kehadiran Bupati dan wakil Bupati Sikka dalam setiap kesempatan di desa, yang merupakan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah termasuk urusan BLT Dana Desa.

Lebih lanjut mantan Sekcam Mego ini menjelaskan, Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa diangkat dan dilantik oleh bupati dan melaksanakan kewenangan lokal berskala desa, kewenangan berdasarkan asal usul,  kewenangan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat, propinsi maupun daerah.

“Dalam konteks kewenangan yg diberikan inilah Bupati sebagai kepala daerah dan kepala wilayah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dan dijawabi dengan program dan kegiatan pembangunan baik berskala desa yg bersumber dari dana desa dan Kab dr APBD maupun prop dari APBD prop maupun pusat melalui DAK APBN,” tegas alumnus Pasca Sarjana STFK Ledalero ini.

Aktivis PMKRI Cabang Kupang ini juga menjelaskan, tugas dan tanggung jawab daerah melalui Bupati dan jajarannya agar pembangunan di desa selaras dengn pembangunan daerah dan pemerintah pusat, dengan satu tujuan besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.

Dikatakannya pula, Otonomi Desa jangan menafsirkan secara sempit sehingga kunjungan kerja bupati san wakil bupati yang dirangkai dengan penyerahan bantuan BLT Dana Desa dinilai miring oleh sejumlah kalangan.

“Otonomi desa bukan berarti desa itu berdiri sendiri dan terpisah dari Kabupaten dan kecamatan dan NKRI. Kepala Desa diangkat dan dilantik dengan SK Bupati. Monitoring, Evaluasi, Pembinaan,  Pengawasan dan tugas-tugas lainya diatur dalam undang-undang. Hal lain adalah Keuangan Desa sumber dari dari APBN dan APBD. Jadi masyarakat harus lebih cerdas memahami setiap urusan di Desa termasuk hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, ” tegasnya.

Bupati turun ke desa dan menyerahkan ataupun istilah lain launching BLT DD adalah tugas dan kewenangan merujuk pada UU 6 tahun 2014, Permendagri 114 tahun 2014, permendagri 113 2014 dan tetbaru permendagri 20 tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa Bupati atau Wali Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan di Desa kemasyarakatan wajib hukumnya untuk melihat dari dekat kondisi sesungguhnya yang dialami oleh masyarakat.(SON-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya