oleh

Gara-gara System Zonasi, 6 Siswa Kelas 1 di Pruda Terancam Putus Sekolah

-DIKKES-1.729 views

MAUMERE, MN – Sebanyak 6 orang siswa kelas 1 di Desa Pruda terpaksa berhenti sekolah akibat penerapan system zonasi yang diterapkan pemerintah.

Keenam siswa tersebut awalnya mendaftar di SDK Pruda dan diterima oleh pihak sekolah tersebut, namum dalam perjalanan, Kepala SDN Pauklor mengadukan hal tersebut dikarenakan jumlah siswa di SDK Pruda lebih banyak dibanding SDN Pauklor yang hanya berjumlah 4 orang pada tahun ajaran baru 2019/2020.

Mengatasi hal tersebut, Kepala SDN Pauklor, Agnes Hodensia segera berkoordinasi dengan Dinas PKO Kabupaten Sikka.

Pihak Dinas PKO Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 191/HK/2019 tentang Zonasi Satuan Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, merekomendasikan agar keenam siswa baru tersebut harus dipindahkan dari SDK Pruda ke SDN Pauklor.

Namun, keenam siswa baru tersebut lebih memilih berhenti sekolah dari pada harus pindah ke SDN Pauklor yang jarak tempuhnya lebih jauh dibandingkan ke SDK Pruda.

Mantan Kepala Desa Pruda, Martinus, saat dikonfimasi Maumere News terkait hal tersebut mengatakan, berdasarkan pengakuan Kepala SDK Pruda, pihaknya tidak pernah mendapat perihal terkait penerapan zonasi tersebut.

“Menurut pengakuan Kepala SDK Pruda, tidak ada sosialisasi atau surat penegasan dari Dinas PKO pun tidak ada, sehingga hal tersebut sampai terjadi, anak-anak sudah mendaftar dan sudah sekolah, baru aturan itu keluar, tapi ketika dipindahkan ke SDN Pauklor, anak-anak tidak mau sekolah lagi” ungkap mantan Kepala Desa Pruda tersebut melalui telepon genggamnya kepada Maumere News pada Rabu (18/09/19).

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas PKO Kabupaten Sikka, Yohanes H. Beguir yang ditemui Maumere News di ruang kerjanya pada Kamis (19/09/19) membenarkan hal tersebut.

“Iya, benar bahwa ada 6 siswa baru di SDK Pruda yang kita rekomendasikan untuk dipindahkan ke SDN Pauklor itu akhirnya berhenti sekolah dan hari ini masuk hari ke 7, mulai hari Sabtu itu. Itu karena kita mau terapkan system zonasi ini. Tapi kalau ada orang tua murid atau anak yang memilih sekolah swasta, itu pilihan, tergantung dari kemauan mereka,” ungkap Yohanes.

Dirinya menambahkan, penerapan system zonasi tersebut berlaku apabila SDK Pruda berstatus sekolah negeri karena system zonasi hanya berlaku untuk sekolah negeri.

Lebih lanjut Yohanes menjelaskan, penerapan system zonasi adalah dengan pertimbangan pemerataan jumlah siswa. Sehingga, tidak ada sekolah yang tidak memiliki rombongan belajar seperti yang dialami SDN Pauklor yang pada tahun ajaran 2019/2020 hanya memiliki 4 orang siswa baru.

“Hal tersebut tentunya merugikan masyarakat Desa Pruda sendiri. Kemarin mereka minta kebutuhan sarana prasarana pendidikan, pemerintah sudah bangun sekolah lalu dalam perjalanan tidak ada murid. Kalau terus-terusan begitu, tahun 2020 terancam ditutup. Yang rugi kan masyarakat. Kemarin itu kita hanya fasilitasi untuk memenuhi standar di SDN Pauklor, tapi kalau anak-anak tidak mau, tidak bisa kita paksakan,”ungkap Yohanes. (Acq/Trv-R2)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya