oleh

Bupati Sikka: Penanganan Banjir di Likot, Jangan Saling Persalahkan

MAUMERE, MN- Banjir yang merendam hampir sebagian besar pemukiman warga di Dusun Likot Desa Hoder Kecamatan Waigete, jangan saling Persalahkan. Karena penanganan itu harus dilakukan jauh-jauh hari, sehingga semua pihak harus fokus dan tidak saling mempersalahkan.

“Banjir di Likot yang terjadi kemarin, memang penanganannya tidak semudah yang kita bayangkan. Persoalannya adalah sarana dan fasilitas jalan serta jembatan yang menjadi penghambat mengalirnya banjir, belum dikoordinasikan, sehingga menyebabkan pemerintah daerah sulit mengambil langkah,” ujar Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, saat dikonfirmasi Maumere News di kediamannya terkait dengan polemik yang terjadi pasca banjir tersebut.

Menurut Bupati, langkah antisipasi itu sudah dilakukan oleh pemerintah dengan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini diwakili oleh Balai Jalan dan Jembatan.

“Persoalannya kita terbentur pada kewenangan. Itu jalan negara yang bukan kewenangan pemerintah daerah. Olehnya sedikit terhambat. Lagi pula, persoalan itu baru muncul pada saat kejadian ini. Artinya tidak bisa kita laksanakan dengan secepat itu. Olehnya, saya sudah tegaskan tadi bahwa mengantisipasi banjir ini bukan pada saat banjir datang dan dilakukan antisipasi, tetapi harus dilaksanakan jauh-jauh hari. Tentunya masyarakat sangat berharap agar mereka terbebas dari bahaya banjir, tetapi juga mereka tidak menjaga lingkungan, akhirnya kondisi itu bisa terjadi seperti ini,” tegas Bupati lagi.

Bupati menambahkan, mengantisipasi banjir bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga harus mendapat dukungan dari masyarakat.

“Banjir yang terjadi di Waigete itu disebabkan dari banyak faktor. Sebagian orang hanya melihat dari satu sisi saja, padahalnya banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi penanganannya harus dilakukan jauh-jauh hari, mulai dari menjaga lingkungan dan upaya antisipasi lainnya. Kalau pohon sudah ditebang, hutan yang berfungsi sebagai penyangga sudah dialihfungsikan sebagai lahan pertanian, dampak dari adanya galian material dan drainase yang tidak sesuai, maka kondisinya akan terjadi seperti saat ini,” tegasnya.

Bupati menambahkan, walau kesalahan itu terjadi pada pihak lain, tetapi salahnya tentu pada pemerintah.

“Saya pikir wajar masyarakat menilai seperti itu, namun jika didudukan persoalannya secara benar, maka kesalahan itu bukan hanya pada pemerintah semata, tetapi juga pada masyarakat kita sendiri dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk itu, jangan saling Persalahkan, mari kita tangani secara baik terkait dengan persoalan ini,” imbuhnya.

Dia lebih lanjut mengakui, jika karena keterbatasan itu, tentunya ada antisipasi jangka pendek dan ada juga antisipasi jangka panjang.

“Saya berharap Dinas Lingkungan Hidup bisa mengambil langkah penanganannya secara Arif dan bijaksana. Tetapi saya ingin pertegaskan lagi bahwa penanganan banjir tidak hanya dilakukan sektarian saja, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama,” pungkasnya.(SON-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya