oleh

BPR Larantuka pun Berbalas Pantun

LARANTUKA, MN– Hamburan penilaian miring yang dilayangkan beberapa debitur hingga berbuntut pada gugatan hukum pada Pengadilan Negeri Larantuka dengan tuduhan perbuatan melawan hukum serta perlawanan hukum terhadap lelang eksekusi yang tersasarkan kepada PT BPR Bina Usaha Dana Larantuka, akhirnya berbalas pantun.

Dalam jumpa pers yang digelar pihak Manajemen PT BPR Bina Usaha Larantuka, Jumad (19/2), Monika V.I Fernandes, S.Sos,Direktur Utama PT BPR Bina Usaha Larantuka yang didampingi Komisaris, Dominikus Demon, SH, Direktur Kepatuhan, Moses Kopong Beda, S.Sos, Kuasa Hukum PT BPR Larantuka, Yoseph Pelipi Daton,SH, serta Kabag Ekonomi Setda Flores Timur, Julian Mitak dan Kasubag Ekonomi, Elisabeth Dahu Kehik, secara tegas membantah semua tudingan miring tersebut.

Tanpa tendeng aling-aling,Iren Fernandes,  demikianlah keseharian Monika V.I  Fernandes itu disapa, mengawali klarifikasi mereka  dengan permasalahan debitur Richardus Ricky Leo.

‘Pinjaman atas nama Richardus Ricky Leo, tercatat terjadi pada tanggal 28 September 2018 dengan plafond pinjaman Rp 500.000.000, dengan suku bunga 13,2 % per Tahun untuk jangka waktu 36 Bulan. Berdasarkan lampiran  riwayat kredit yang bersangkutan, maka tidak benar kalau tersebutkan selama 6 bulan ! Sesuai riwayat status kredit, yang bersangkutan hanya menyetor angsuran selama 5 bulan sejak tanggal realisasi lancar yaitu bulan Oktober 2018-Februari 2019 dengan besaran angsuran Rp 19.388.900/bulan,” ungkap Iren mengawali bentangan kenyataan debitur tersebut.

Lanjut Iren, sejak Maret 2019, debitur tersebut  hanya menyetor Rp 3.250.000 dari total angsuran Rp 19.388.900/bulan, karena alasan mengalami kecelakaan berat dan tidak membuka tokonya selama 3 bulan. Tentang kecelakaan yang dialaminya itu, pihak Bank tidak pernah dinformasikan, baik secara lisan maupun secara tulisan.

Bahkan berdasarkan hasil kunjungan penagihan, usaha yang bersangkutan tetap dibuka, dan tokonya itu dijaga oleh keluarga yang bersangkutan. Dan menurut hasil konfirmasi dengan keluarga yang menjaga toko itu, usaha yang bersangkutan tetap berjalan, dan dijaga oleh keluarga yang bersangkutan

“Sejak bulan Juni 2019 sampai saat ini, debitur tersebut tidak pernah menjalankan kewajiban mengansur kreditnya di BPR. Pihak Bank tetap melakukan pendekatan untuk pembayaran dan menawarkan jalan keluar penyelesaian tunggakan, baik secara lisan maupun tulisan. Secara tertulis dengan melayangkan SP 1 pada tanggal 19 Juni 2019. SP II tertangal 2 Juli 2019 serta SP III di tanggal 23 Juli 2019,” terang Iren Fernandes.

Dari Sp I hingga SP III tesebut sebagaimana yang diuraikan Iren, debitur yang bersangkutan tidak pernah menanggapinya. Dia hanya memberikan janji secara lisan. Debitur itu, pernah mendatangi kantor BPR dan membuat pengakuan bahwa diirnya memiliki uang Rp 50.000.000, dan akan menyetorkannya, namun dirinya meminta bantuan Bank bahwa dihari itu juga untuk melakukan rescheduling.

Pihak Bank pun menyetujui permintaan rescheduling itu. Namun ternyata ditungu-tunggu,  yang bersangkutan tidak datang membawa uang tersebut. Akhirnya petugas mendatangi yang bersangkutan, yang bersangkutan malah menyampaikan bahwa uang tersebut ada di tabungan Bank Mandiri dan berjanji akan melakukan penarikan siang nanti.

Ditunggu siang itu pun debitur tersebut tidak juga datang. Petugas Bank, lagi-lagi mendatangi debitur yang bersangkutan pada keesokan harinya. Namun jawaban yang bersangkutan bahwa uang Rp 20.000.000 sudah dipakai olehnya untuk belanja kios .

Pihak Bank lantas meminta sisa Rp 30.000.000 itu diserahkan pada Bank, namun yang bersangkutan lagi-lagi memberikan janji, “nanti siang dia mengambil di Bank Mandiri ! Janji itu pun tidak ditepatinya.  Petugas kemudian kembali mendatangi yang bersangkutan, dan hanya mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan  kalau kartu ATM-nya eror.

“Minggu berikutnya, lagi-lagi petugas kembali mendatanginya, dan yang bersangkutan mengatakan bahwa uangnya sisa Rp 15.000.000. Diminta setor Rp 15.000.000 tersebut ke BPR, namun yang bersangkutan beralasan bahwa masih sibuk. Selanjutnya yang bersangkutan tidak menganggapi Surat Peringatan Terakhir (SP III), maka Bank memberikan Surat Pemberitahuan Pemasangan Papan Pengawasan di tanggal 07 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) pasal 8 tentang Inkar Janji,” tandas Iren dengan suara semakin lantang.

Kisah lanjutanya, di tanggal 7 Agustus 2019, debitur melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan keringanan dengan membawa uang senilai Rp 5.000.000 untuk angsuran kredit, namun karena tidak sesuai dengan kesepakatan,  pihak bank lalu menyarankan agar uang itu dititipkan di rekening tabungan debitur sambil menunggu melengkapi kekurangan senilai Rp 45.000.000 agar dilakukan rescheduling.

Namun atas tawaran Bank itu, kuasa hukumnya tidak mau, dan membawa kembali uang itu. Pada hari yang sama, pihak Bank menanggapi secara tertulis, menolak permohonan keringanan dan menyampaikan tetap melakukan pemasangan Papan Pengawasan pada tanggal 8 Agustus 2019.

“Melalui kuasa hukum  Bank, kami lalu mengajukan Somasi I pada tanggal 26 Agustus 2019. Somasi Pertama itu tidak ditanggapi. Kuasa hukum Bank lalu mengajukan Somasi Kedua di tanggal 4 September 2019. Somasi kedua itu pun tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan. Karena kedua Somasi itu tidak ditanggapi, maka pada tanggal 8 Sepetember 2019 Kuasa Hukum Bank mengajukan permohonan eksekusi lelang atas sertifikat hak tanggungan dan diikuti dengan layangan Somasi Ketiga pada tanggal 2 Oktober 2019,” tancap Iren dalam pembeberan lanjutanya.

Ditanggal 20 Januari 2019, debitur melalui kuasa hukumnya menggugat Bank di pengadilan Negeri Larantuka dengan materi gugatan perbuatan melawan hukum. Proses gugatan di PN Larantuka itu berakhir dengan keputusan  menolak semua materi gugatan debitur yang bersangkutan.

Pada tanggal 29 Oktober 2019 Ketua PN Larantuka menetapkan Anmaning kepada termohon (debitur) dan berdasarkan anmaning tersebut debitur menghadap Ketua PN Larantuka dan menyatakan akan membayar tunggakkan sebesar Rp 100.000.000 ke BPR Bina Usaha Dana  pada bulan Nopember 2019, dan selanjutnya dibuat rescheduling  sesuai kemampuan debitur.

“Namun sampai  akhir Nopember 2019, debitur tidak juga melakukan penyetroan ke Bank. Debitur malah lagi-lagi menjanjikan akan menyetor Rp 100.000.000 pada tanggal 27 Desember 2019. Pada tanggal 17 Desember 2019 debitur mendatangi Bank dengan membawa uang senilai Rp 50.000.000, dan saya menyarankan agar uang tersebut dititipkan ke rekening tabungan debitur sambil menunggu kekurangannya dilengkapi. Namun debitur menolak, dan memilih untuk menggenapi sekaligus. Tentang fisik uang Rp 50.000.000 itu, tidak pernah diperlihatkan ke kami (pihak bank),” ungkap Iren.

Dikesempatan itu, Debitur bahkan menjanjikan akan menjual beberapa aset (mobil dan tanah) untuk mengurangi baki debet kredit yang bersangkutan. Namun sampai pada proses penjualan aset tersebut, debitur sama sekali tidak menyetor ke bank.

Dampak dari keputusan PN Larantuka yang menolak seluruh gugatan hukum dari debitur pun diikuti dengan pengajuan permohonanan lelang eksekusi oleh pihak BPR Larantuka. Namun pihak debitur melakukan gugatan perlawanan hingga saat ini.

Dalam tahapan mediasi pada proses gugatan perlawanan lelang eksekusi tersebut,  debitur kembali menawarkan menyetor Rp 100.000.000 ke bank dan memintakan untuk dilakukan rescheduling.  Giliran pihak BPR Bina Usaha Dana yang menolak tawaran itu,  dengan mempertimbangkan pada proses hukum yang telah dilalui hingga pada perlawanan lelang  eksekusi tersebut. Permintaan tersebut pun ditolak dan meminta debitur  untuk melakukan pelunasan !

Demikianlah kenyataan tentang  permasalahan debitur ini. Tentang bagaimana riwayat proses hukum yang kami hadapi atas gugatan hukum dengan tuduhan perbuatan melawan hukum serta Perlawanan Hukum atas Lelang Eksekusi itu nanti akan dijelaskan oleh Kuasa Hukum kami. Pada prinsipnya semua mekanisme bank telah kami lalui, bahkan kami masih memberi ruang dan waktu waktu yang sangat cukup!” tandasnya sembari melanjutkan pada permasalahan debitur kedua.(GOE- R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya