oleh

Bendungan Napun Gete Sikka Diduduki Warga

-HUKRIM-2.790 views

MAUMERE, MN- Warga pemilik hak ulayat pada lahan proyek pembangunan bendungan Napun Gete Kabupaten Sikka, hingga saat ini masih bersikeras untuk tidak mau bergeser dari lokasi pemalangan yang mereka lakukan.

Mereka memblokade akses jalan masuk menuju lokasi proyek multiyears tersebut dengan jalan membangun tenda-tenda darurat. Aksi itu menyebabkan pekerjaan proyek tersebut sedikit terganggu.

Pemerintah Kabupaten Sikka pun tidak diam. Akhirnya, melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Yosef Benyamin, SH dan Camat Waiblama, Antonius J. Liwu, langsung turun ke lokasi pemalangan.

Ketua Forum Napun Gete, Paulus Yan Sani di depan Kepala Satpol PP dan Camat Waiblama serta rombongan, mengungkapkan rasa kecewanya.

“Aksi yang kami lakukan ini sudah sekian kalinya, namun realisasinya hingga saat ini belum ada. Kami terus dijanji, tetapi tidak ada bukti. Kebutuhan progres pembangunan bendungan ini lebih diutamakan, ketimbang aspirasi kami rakyat kecil ini,” tegasnya.

Dia pun mengaku, pihaknya sudah merasa ditipu dari tahun ke tahun. Dia mengaku, sudah selama 3 tahun lebih ini pihaknya menunggu janji dari pemerintah.

“Aksi ini betul-betul dari pribadi kami masing-masing dan kami akan tetap berada di sini menunggu hak kami. Kami akan tetap menunggu di sini, sampai hak kami dibayarkan,” tegasnya.

Meski upaya negosiasi tersebut belum mencapai kata sepakat, namun di depan para pemilik hak ulayat, Kepala Satpol PP menyampaikan permohonan maaf atas misskomunikasi yang telah terjadi selama ini antara masyarakat dan pemerintah daerah atas persoalan ini.

“Seharusnya blokade ini tidak perlu terjadi, kalau kami juga bangun komunikasi dengan baik. Aksi ini tidak salah, ini adalah bagian dari aksi supaya kami buka mata bahwa ada persoalan yang harus segera diselesaikan,” sebutnya.

Sementara itu, Camat Waiblama, Antonius J. Liwu pada kesempatan itu juga mengatakan dirinya sebagai kepala wilayah Kecamatan Waiblama, telah berulangkali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Ilin Medo dan Desa Weran untuk persoalan ini. Namun upaya tersebut juga belum mendapatkan hasil positif.

Untuk mencari jalan keluarnya, Kepala Satpol PP dan Camat serta warga pemilik hak ulayat, bersepakat untuk melakukan pertemuan dengan Bupati, Sikka sekaligus membahas persolan tersebut.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Ilin Medo, Damianus D. Gobang kepada maumerenews.com mengatakan, persoalan ini akhirnya muncul kembali karena lemahnya koordinasi antara semua pihak.

“Kita semua berharap agar persoalan ini segera dapat diatasi dengan di satu sisi tidak merugikan masyarakat pemilik hak ulayat, tetapi juga di sisi lainnya tidak menghambat proyek pembangunan ini. Karena paling tidak, proyek yang dikerjakan ini semuanya bermuara kepada kepentingan masyarakat,” ujar Kepala Desa dua periode ini.(ACQ-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya