oleh

Aktivitas Pemerintahan Dimulai 15 Juni 2020, Bupati Sikka: Hiduplah Bersahabat dengan Corona

MAUMERE, MN-  Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, menyebutkan, dalam rapat koordinasi antara Gubernur NTT dan seluruh Bupati/Walikota se Provinsi NTT, telah disepakati agar pelayanan pemerintahan mulai diberlakukan 15 Juni 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan Bupati Robi Idong, sapaan akrabnya, saat mengunjungi Desa Persiapan Egon Buluk Kecamatan Waigete, Selasa (26/5/2020).

“Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur sudah meminta seluruh Kabupaten/kota se NTT untuk mulai beraktivitas 15 Juni mendatang. Kita harus hidup dan bersahabat dengan corona. Aktivitas tetap kita laksanakan seperti biasa, namun tetap mengikuti protokoler kesehatan, cuci tangan, gunakan masker dan selalu jaga jarak,” tegasnya.

Di hadapan warga, Orang Nomor Satu di Kabupaten Sikka ini pun meminta kepada para camat dan kepala desa untuk bisa mensosialisasikannya ke masyarakat, bagaimana bersahabat dengan corona dan tetap mengikuti protokol kesehatan.

“Dalam kesempatan tadi, Gubernur menekankan bagaimana tata kelola pemerintahan dan pembangunan, serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah harus digiatkan kembali mulai 15 Juni 2020 mendatang, namun tetap mengikuti protokol kesehatan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Robi juga mensosialisasikan soal 4 pokok kesepakatan rapat koordinasi tersebut yakni pertama, semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga ke SLTA di seluruh NTT akan tetap belajar di rumah, namun kegiatan belajar mengajar baru akan dimulai Bulan Juli 2020 mendatang.

Kedua, aktivitas pemerintahan di NTT baru akan dibuka 15 Juni 2020, sedangkan bagi daerah yang Zona Hijau dipersilakan beraktivitas tanpa harus menunggu 15 Juni 2020.

Ketiga, semua daerah harus siap menerima kedatangan 5.000–an Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang akan masuk mulai minggu ini, hingga pertengahan Juni 2020. Pemerintah daerah wajib menyiapkan lokasi/tempat untuk Karantina selama 14 hari.

Keempat, daerah yang melakukan penutupan arus keluar dan masuk bagi orang dan barang, agar segera dibuka kembali. Tidak boleh lagi terjadi aksi pemblokiran di kawasan perbatasan antardua wilayah.(MAR-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya