oleh

Terlambat Terima Gaji, Kades di Maumere Pakai Dana Desa

-HUKRIM-1.499 views

MAUMERE, MN – Berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Sikka yang diterima Pemerintah Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Mei 2019, bahwa dalam LHP tersebut terdapat adanya temuan penggunaan dana desa untuk keperluan pribadi.

Hal tersebut diakui Fransiskus Yamance Moat Wolo, Kepala Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, saat ditemui Maumere News diruang kerjanya pada Kamis (27/06/2019).

Yamance mengaku, berdasarkan temuan dalam LHP Inspektorat Kabupaten Sikka yang diterima tanggal 17 Mei 2019, penggunaan dana desa yang dipakai untuk keperluan pribadi tersebut mencapai angka 100 juta.

Yamance mengatakan, hal tersebut merupakan kebijakan dirinya selaku Kepala Desa karena perangkat desa mengalami keterlambatan penerimaan tunjangan.

Dari angka tersebut, Yamance mengaku, dirinya memakai dana desa tersebut sekitar 66 juta rupiah, bendahara baru, 15 juta rupiah, bendahara lama 10 juta rupiah dan TPK Desa Koting B sebesar 9 juta rupiah yang dibuktikan dengan tanda terima (kwitansi).

Selain itu, tidak lengkapnya adminstrasi bendahara Desa Koting B dan juga pinjaman beberapa aparat desa juga kemudian menjadi temuan dalam LHP Inspektorat Kabupaten Sikka tersebut.

Lebih lanjut, Yamance mengaku, sebagian pinjaman tersebut sudah dikembalikan ke kas desa sekitar 20 juta rupiah dan sisanya berjumlah sekitar 80 juta rupiah.

Berdasarkan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Sikka dalam LHP tersebut, pihaknya diberi waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya LHP. Apabila dalam jangku waktu yang ditentukan tidak dapat mengembalikan keuangan desa yang dipakai untuk keperluan pribadi tersebut, maka selanjutnya akan diproses secara hukum.

Nur Khalid Majhid, anggota LBH Komnas PHD-HAM Indonesia wilayah NTT mengatakan bahwa Gaji dan tunjangan Kepala Desa serta perangkat desa benar bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Tetapi menurut Majhid, ADD yang dicairkan tersebut bukan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan perangkat desa, jika berkaitan dengan gaji mereka yang belum dibayar, maka tidak menutup kemungkinan ada tanggungjawab desa yang belum diselesaikan. (ACQ-R2)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya