oleh

Tagih Janji Bupati, Masyarakat Adat Datangi Kantor Bupati Sikka

-SOSBUD-658 views

MAUMERE, MN – Sejumlah masyarakat adat dari komunitas adat Runut dan Natarmage, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, mendatangi Kantor Bupati Sikka pada Selasa (03/09/19) guna menagih janji Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo terkait penyelesaian permasalahan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Nangahale.

Namun, perwakilan masyarakat adat tidak berhasil menemui Bupati Sikka, yang dalam waktu yang bersamaan sedang mengikuti kegiatan peresmian Bank Sampah di Pasar Alok bersama dengan Pegadain Maumere, sehingga Pemerintah Kabupaten Sikka diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Sikka, Fred Djen, menemui masyarakat adat Runut dan Natarmage di Aula Kantor Bupati Sikka.

Fred Djen, dihadapan perwakilan masyarakat adat menyebutkan, jatuh tempoh kontrak HGU Nangahale oleh PT. Diak (dibawah naungan Keuskupan Agung Ende) tertanggal 31 Desember 2013. Namun dalam perjalanan, muncul perpanjangan kontrak oleh PT. Krisrama dari Keuskupan Maumere. PT. Krisrama dibentuk setelah Keuskupan Maumere terbentuk.

Fred Djen menambahkan, karena berstatus HGU maka lahan tersebut merupakan milik Negara dan berada dibawah pengawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

“Sampai saat ini, belum ada perpanjangan kontrak yang diberikan karena masih ada komplain dari masyarakat adat,” ungkap Fred Djen.

Leonardus Leo, selaku Tana Puan Runut yang ditemui awak media seusai pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya mendatangi Kantor Bupati Sikka, karena sesuai janji Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo pada Minggu (01/09/19), mereka diminta bertemu pada Selasa (03/09/19) di Kantor Bupati Sikka.

“Kami datang kesini karena Pak Bupati sudah janji mau ketemu kami hari ini guna membahas penyelesain masalah lahan HGU di Nangahale,” ungkap Leo.

“Beliau datang ke lokasi dan meminta hari hari ini ketemu untuk membicarakan tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat,” tambahnya.

Yakobus Juang, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Komunitas Runut Pematuli yang mendampingi Tana Puan Runut, Leonardus Leo, kepada awak media mengatakan, pihaknya mendesak Pemerintah Daerah untuk segera membuatkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum bagi masyarakat adat Runut dan Natarmage. (Acq-R2)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya