oleh

Stop Keluarkan Siswa Jelang Ujian, Hanya Karena Uang Sekolah!

-DIKKES-4.088 views

MAUMERE, MN- Seluruh lembaga pendidikan di wilayah Kabupaten Sikka, diminta untuk tidak boleh mengeluarkan siswa jelang pelaksanaan ujian, hanya karena belum membayar uang sekolah. Karena tindakan tersebut, sangat bertentangan dengan roh dari penyelenggaraan pendidikan untuk generasi di wilayah ini.

Hal itu ditegaskan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, saat membuka kegiatan rapat koordinasi bersama ketua yayasan pendidikan se Kabupaten Sikka, yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka, Kamis (7/11/2019).

“Kalau itu terjadi artinya lembaga pendidikan yang bersangkutan kurang melakukan koordinasi dengan orangtua atau wali siswa. lembaga pendidikan harus bisa memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak karena itu merupakan hak dasar mereka, yakni memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan amanah UUD 1945,” tegasnya.

Dikatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya agar meningkatkan angka partisipasi siswa di semua jenjang pendidikan. Untuk itu, lanjut Bupati Idong, sekolah atau terlebih para guru harus segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Kami akan siap membantu memberikan beasiswa kepada anak yang benar-benar sesuai dengan data riil adalah dari keluarga tidak mampu. Jangan sampai ketika karena persoalan uang sekolah ini, kita mematahkan masa depan mereka, kita sangat berdosa. Tahun ini, kita keluarkan anggaran untuk beasiswa sebesar 5,9 miliar, tetapi tahun depan dan seterusnya, kami akan mendorong agar alokasi bantuan untuk beasiswa dengan beberapa kategori itu dapat diusulkan antara 10 hingga 20 miliar. PAD kita masih cukup untuk membiayai mereka yang benar0benar miskin tetapi memiliki potensi yang cukup baik seperti pintar,” jelasnya panjang lebar.

Dia mengatakan, ketika anak dikeluarkan dari sekolah hanya karena uang sekolah, maka anak yang bersangkutan akan minder dan malu, lalu putus sekolah.

“Ketika dia putus sekolah, maka anak yang masih dalam taraf perkembangan sangat riskan mendapatkan pengaruh luar. Desakan pengaruh luar tersebut, bisa saja menjerumuskan dia ke kelompok-kelompok kriminal. Dia pasti tidak punya masa depan lagi. Maka dosa anak itu kita semua yang tanggung,” tegasnya.

Dikatakan, hadirnya pemerintah itu dimaksudkan untuk mengurus hal-hal seperti ini. Olehnya, sebagai penyelenggara pendidikan, mestinya harfus melakukan pendataan klasifikasi siswa yang berprestasi namun tidak didukung dengan ekonomi keluarga. 

“Bawa ke pemerintah, itu tugasnya pemerintah,” singkatnya.(MAR/REN-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya