oleh

PAN Sebut Kebijakan Bupati Idong Hanya Uji Coba

-POLITIK-518 views

MAUMERE, MN-  Ketua Fraksi PAN DPRD Sikka, Philips Fransiskus menegaskan, kebijakan yang diambil oleh Bupati Sikka, Fransiskus Robertus Diogo, hanya kebijakan uji coba. Pasalnya, kebijakan penutupan kembali Pasar Pagi Terbatas tidak memihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga menuai protes dari para pedagang dengan melakukan unjuk rasa ke Bupati dan ke DPRD, Selasa (2/7/2019).

Hal itu ditegaskan Philips Fransiskus di depan ratusan pengunjuk rasa saat diterima wakil rakyat di Gedung Dewan, Selasa pagi.

“Pedagang yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa ke Dewan, merupakan korban kebijakan dari Bupati yang tidak pernah melihat memihak masyarakat kecil. Selama ini, DPRD tidak pernah membahas anggaran yang namanya Pasar Pagi terbatas. Yang kita bahas, hanyalah Pasar Tingkat dan Pasar Alok. Alokasi anggaran di APBD Sikka pun tidak pernah ada,” tegasnya.

Dia menyebutkan, seharusnya pemerintah ketika mengambil kebijakan membuka Pasar Pagi Terbatas, harusnya diatur dengan baik.

“Pengaturan yang baik, tentunya tidak menimbulkan sikap protes dari warga terutama para pedagang. Pemanfaatan Pasar Pagi Terbatas di kompleks TPI seharusnya dilakukan dengan memorandum of understanding dengan instansi terkait dalam hal ini Balai Perikanan, sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, baik itu pedagang maupun pembeli,” imbuhnya lagi.

Untuk itu, dia meminta agar kebijakan penutupan Pasar Pagi Terbatas yang dilakukan oleh Bupati haruslah dievaluasi kembali. Jika tetap dilaksanakan, maka sebut dia, akan berujung pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini, karena kebijakan pembukaan Pasar Pagi Terbatas juga dilakukan oleh Bupati sendiri.

Meski beberapa pengunjuk rasa mendesak agar Pasar Pagi Terbatas dibuka kembali, namun dari hasil pantauan wartawan, sejumlah anggota DPRD tidak sepakat untuk dibuka lagi.

Anggota DPRD Partai Nasdem, Siflan Angi pun menegaskan, Pasar Pagi Terbatas tetap harus tetap ditutup, karena pasar yang berada di kompleks Tempat Pendaratan Ikan (TPI) tersebut, hanya diperuntukan bagi pendaratan ikan, bukan untuk pasar umum.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada solusi yang diambil pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Ratusan pedagang pun akhirnya meninggalkan Gedung Rakyat itu dengan tangan hampa.(ACQ-R1)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya