oleh

Jhon Bala : WTP Bisa Direkayasa

-POLITIK-331 views

MAUMERE, MN – Badan Pemerikaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTT telah menyerahkan LHP Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018 pada 28 Juli 2019 lalu di Kupang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Sikka berpendapat bahwa dengan adanya opini WTP dari BPK RI Perwakilan NTT tersebut maka kasus dugaan mark up dana tunjangan anggota dewan tidak dijadikan temuan dalam LHP BPK tersebut sesuai dengan konsep temuan awal BPK sebelum dilakukannya pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018.

Hal tersebut mendorong Forum Maumere Corruption Watch (FMCW) mendatangi Kantor Kejari Maumere dan Kantor Bupati Sikka pada Kamis (08/08/19) guna mengapreisasi sekaligus mempertanyakan proses penyelesaian kasus tersebut.

Yohanis Bala, SH, salah satu orator dalam aksi damai tersebut yang juga adalah Koordinator Sekretriat Bersama (Sekber) Jaga Nian Tana, kepada awak media sesaat setelah aksi tersebut mengatakan, terkait opini WTP BPK RI Perwakilan RI merupakan sebuah catatan menarik untuk Kabupaten Sikka.

Menurut Jhon Bala, sapaan akrab pegiat LSM ini, berdasarkan beberapa diskusi dan pengalaman-pengalaman di Indonesia bahwa apabila telah ada pernyataan dalam temuan awal yang menyatakan bahwa telah adanya indikasi mark up yang merugikan Negara maka harus ada rasionalisasi atau faktualisasi terhadap jumlah kerugian.

“Kalau sudah ada pada temuan awal adanya indikasi merugikan keuangan Negara, harusnya dilakukan rasionalisasi atau faktualisasi terhadap jumlah kerugian. Bisa lebih kecil atau bisa juga lebih besar berdasarkan temuan awal, tapi kalau dia hilang sama sekali, itu baru terjadi yang pertama di Kabupaten Sikka,” ungkap Jhon Bala.

“Kita lalu menghubung-hubungkan dengan beberapa peristiwa lain bahwa WTP itu juga bisa dibeli, bisa direkayasa. Buktinya kan ada ada 6 orang yang ditangkap yang merekayasa WTP di Kemendes. Itu artinya ada contoh-contoh bahwa ada peristiwa lain yang merekayasa WTP,” tambah Jhon Bala.

Lebih lanjut, Jhon Bala meyakini bahwa kasus dugaan mark up tunjangan anggota dewan Kabupaten Sikka yang saat ini sedang ditangani Kejakasan Agung RI tersebut akan berhasil menemukan adanya indikasi korupsi mark up tunjangan anggota dewan Kabupaten Sikka. (Acq-R2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya