oleh

Gara-gara Tipe-X, Amandus Ratason Kembali Lapor ke Bawaslu Sikka

-POLITIK-1.673 views

MAUMERE, MN- Amandus Ratason, caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 3 Daerah Pemilihan Sikka 2 (dua) hari ini, Senin (13/05/19) pukul 15.30 kembali mendatangi Kantor Bawaslu Sikka guna memasukan kelengkapan berkas berupa bukti dan saksi atas laporan kasus penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif pada pemilu 2019 dari partai yang sama yang telah dilaporkan pada tanggal 10 Mei 2019.

Amandus Ratason yang didamping Kuasa Hukum dari 3 LBH, Silivester Nong Manis (TPDI & Veritas), Petrus Aulla Sobalokan (TPDI & Komnas PHD-HAM Indonesia) dan Nur Khalik Majid (Komnas PHD-HAM Indonesia) membawa serta daftar bukti berupa Bukti Dokumentasi C1 Plano Besar TPS 01 Desa Munerana sebanyak 1 lembar, C1 Salinan (Asli) 16 TPS di Kecamatan Hewokloang, copyan Model DAA1 dari 7 Desa di Kecamatan Hewokloang, copyan Model DA1 dari Kecamatan Hewokloang, Copyan Model DB1 hasil penetapan KPUD Sikka, copyan data hasil rekapitulasi C1 Plano Kecamatan Hewokloang dari PTPS/Panwascam dan copyan data hasil rekapitulasi C1 Plano Kecamatan Hewokloang dari saksi Partai Perindo yang dituangkan dalam Memori Gugatan dan Pengaduan Kepada Bawaslu dan Gakkumdu Kabupaten Sikka.

Disamping itu ada tiga saksi partai yang ikut serta dalam laporan tersebut yaitu Laurensius Moris Prayudi (saksi Partai Hanura), Fransiskus Dereng (Saksi Partai Perindo) dan Grace Kaunang Dasilva (saksi Partai Garuda)

Dalam keterangan persnya kepada media sesaat setelah pemasukan berkas-berkas laporan yang didampingi Tim Pemenangannya dan Tim Kuasa Hukumnya, Amandus Ratason mengatakan bahwa kedatanganya bersama tim adalah guna melengkapi berkas-berkas laporan pada tanggal 10 Mei 2019. Beliau mengatakan, penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Hewokloang terjadi begitu sistemasis, terstruktur dan masif. “Dengan adanya dugaan dan temuan kami dilapangan, maka itu hari ini kami datang bersama tim kuasa hukum, tim pemenangan dan saksi-saksi dari lintas partai berusaha ungkapkan kebenaran itu, “tutur Amandus.

“Soal nanti siapa yang nantinya akan diberikan kesempatan untuk mewakili rakyat untuk duduk di gedung dprd nanti, itu tidak jadi soal, intinya kami harus ungkapkan kebenaran itu,”tambahnya.

Disinggung terkait adanya informasi yang beredar atas ketidakpuasan di internal partai PKB terhadap ketua PKB Sikka, Amandus mengatakan bahwa Ketua PKB Sikka tidak mampu menjaga netralitas. Hal tersebut di buktikan dengan tidak di berikannya surat mandat kepada Amandus Ratason untuk menjadi saksi partai PKB.

“Pada saat pleno di tingkat Kabupaten pun saya meminta kepada Ketua PKB, supaya memberikan saya mandat. Saya juga meminta saudara Yosep Don Bosko pun diberikan mandat oleh Ketua PKB. Agar pada saat pleno kami berdua selesaikan masalah ini dengan data masing-masing. Pada saat saya minta, Ketua PKB katakan sudah di mandatkan pada 4 orang saksi untuk mengikuti Pleno tingkat Kabupaten. Ternyata pada saat berlangsungnya pleno dua hari berturut-turut, saksi dari PKB hanya hadir 1 orang,” beber caleg bekepala plontos ini.

Laurensius Moris Prayudi, saksi dari Partai Hanura yang ikut mendampingi Amandus Ratason dalam keterangan persnya mengatakan, sebagai saksi yang ikut terlibat langsung pada saat pleno tingkat Kabupaten dia membenarkan bahwa adanya tipe-x pada C1 Plano hampir di semua TPS di Kecamatan Hewokloang. “Kurang lebih 20 TPS yang ada tipe-x pada C1 Plano di Kecamatan Hewokloang. Dalam regulasi, tipe-x itu tidak diperbolehkan dan itu terjadi hanya pada satu nama calon dari PKB. Kemudian yang jadi masalah adalah tidak adanya Berita Acara terkait ditemukan coretan dan tipe-x. Ini yang kami pertanyakan,”tutur Saksi dari partai Hanura ini.

Selain itu, Fransiskus Dereng, saksi Partai Perindo yang juga ikut serta dalam aduan tersebut mengaku bahwa pada saat pleno di Kecamatan Hewokloang tidak ada coretan pada C1 Plano yang asli.”Saya ikut dari awal sampai akhir pleno Kecamatan Hewokloang, itu C1 Planonya dalam keadaan bersih dan tidak ada coretan ataupun tipe-x dari awal sampai akhir pleno. Setelah selesai rapat pleno, kita minta format DA1, tetapi pihak penyelenggara (Ketua PPK) katakan, nanti Pak meraka pulang dulu, nanti kami telepon dulu baru datang ambil,” beber Saksi Partai Perindo ini. Frans Dereng juga menambahkan, pada saat pleno di Tingkat Kabupaten dirinya merasa ada kejanggagalan atas temuan coretan dan tipe-x pada C1 Plano Kecamatan Hewokloang. Dia juga menambahkan, dirinya juga sempat memprotes adanya perubahan perolehan suara untuk salah satu caleg dari 1 suara menjadi 5 suara yang terjadi di TPS 7 Desa Rubit, pihaknya mendapatkan jawaban yang tidak pasti dari pihak penyelengara (PPK Kecamatan Hewokloang). Dia mengatakan, kesediaannya mau menjadi saksi adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai, keadilan, kebenaran dan kejujuran dari pesta demokrasi kali ini.

Grace Kaunang Dasilva, saksi Partai Garuda yang juga turut serta dalam pengaduan tersebut menjelaskan bahwa dalam hal ini Partai Garuda tidak mempunyai kepentingan karena Partai Garuda sendiri tidak memiliki daftar caleg pada daerah pemilihan Sikka 2. Dia menambahkan bahwa Partai Garuda hanya mau memperjuangkan demokrasi yang jujur dan adil. “Sejak awal Pleno Tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Hewokloang, kami dari Partai Garuda sudah melihat adanya kejanggalan. Kejanggalan tersebut bermula dari pertanyaan Bawaslu kepada PPK Kecamatan Hewokloang terkait catatan khusus, namun mereka (PPK) katakan tidak ada catatan khusus atau catatan keberatan saksi. Tetapi Bawaslu memiliki catatan khusus atas pleno kecamatan Hewokloang, dari situ saya sudah melihat adanya kejanggalan,” beber Grace

Silivester Nong Manis, Kuasa Hukum dari TPDI yang mendampingi Amandus Ratason kepada awak media mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PKB terutama oleh Amandus Ratason adalah sebuah pesan dan kesan bahwa ini adalah pembelajaran yang baik dan berarti untuk sebuah pesta demokrasi yang sesungguhnya harus dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang pemilu.

Pada kesempatan terakhir, Petrus Aull Sobalokan dari LBH Komnas PHD-HAM Indonesia mengatakan, perubahan dan atau perbaikan pada tingkat kecamatan oleh PPK hanya bisa dilakukan di model DA1 dan DAA1, bukan di C1 Plano besar maupun C1 Hologram, apalagi sampai ada coretan atau menggunakan tipe-x. Hal tersebut sudah menyalahi aturan dan menyalahi undang – undang pemilu. (ACQ-R1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya