oleh

DPRD Minta Bupati Sikka Alihkan TPP ASN Untuk Beasiswa Kuliah

-POLITIK-646 views

MAUMERE, MN – Sidang Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Sikka terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 digelar hari ini, Selasa (25/06/2019) bertempat di ruang sidang utama DPRD Sikka.

Pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibacakan oleh Anggota DPRD Sikka, Filario Charles Betrandi, meminta penjelasan Pemerintah Daerah Sikka terkait penyediaan beasiswa kuliah untuk calaon mahasiwa di Kabupaten Sikka yang sudah diprogramkan dalam RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2018 – 2023 namun belum dianggarkan dalam KUA PPAS tahun 2020 ini baik dalam bentuk Hibah dan Bansos.

Berkaitan dengan berkurangnya pendapatan dalam KUA – PPAS tahun 2020 dan masih banyak visi Bupati Sikka yang belum dianggarkan dalam KUA – PPAS tahun 2020, serta rendahnya kinerja ASN berdasarkan paparan dalam RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2018 – 2023, Fraksi PAN berharap,  Pemerintah Daerah Sikka mempertimbangkan dan meninjau kembali pemberian tunjangan tambahan penghasilan PNS sebesar 38 Miliar lebih untuk mendukung visi misi Bupati Sikka seperti Hibah untuk penyediaan sarana air minum 9 miliar, Kartu Sikka Sehat untuk 29 ribu masyarakat miskin sebesar 9 Miliar dan beasiswa untuk mahasiswa miskin sebesar 16 Miliar.

Hal senada juga diungkapkan oleh Fraksi Partai Hanura. Dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Marselinus Sawa, Fraksi Hanura mengusulkan agar Belanja Pegawai dikurangi dari TPP 38 miliar untuk belanja modal demi kepentingan hibah bantuan beasiswa.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh Anggota DPRD Sikka, Fabianus Toa, mencermati temuan permasalahan utama oleh paket ROMA di Kabupaten Sikka yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2018 – 2023 yakni rendahnya kinerja birokrasi dan pemenuhan hak – hak dasar masyarakat.

Maka menjadi kontrakdiktif dan tidak layak jika para birokrat yang kinerjanya masih rendah menurut ROMA diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Tambahan pula, tidak ada dasar prosedur yang jelas karena awal pembahasan APBD 2017 nomenklatur yang digunakan adalah tunjangan kinerja, tetapi berubah seketika menjadi TPP.

“Oleh karena itu, Fraksi Gerindra menghimbau agar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dihapus dan anggarannya dialihkan untuk pemenuhan hak – hak dasar masyarakat seperti bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan mahasiswa berprestasi lainnya,”ungkap Fabianus Toa.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh anggota Fraksi, Stef Sumandi, meminta pemerintah untuk perlu meninjau kembali pemberian tunjangan kepada ASN.

Fraksi PDI Perjuangan beralasan,  sejauh pengamatan fraksi dan pengaduan dari beberapa ASN bahwa rencana awal tunjangan tersebut diberikan berdasarkan kinerja sebagaimana diajukan kepada DPRD pada saat pembahasan namun berubah menjadi tunjangan perbaikan penghasilan pada saat pelaksanaan. Akibatnya ASN dibayarkan bukan berdasarkan kinerja melainkan menjadi beban tetap yang dibayar dengan nominal yang sama pada setiap bulannya sehingga wajar masalah rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik menjadi pokok masalah dalam RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2018 – 2023.

“Saran fraksi agar anggaran sebanyak 38 miliar lebih itu dialihkan untuk kepentingan beasiswa dan pemenuhan insentif guru swasta, tenaga kesehatan dan tenaga honor lain hingga mencapai UMR pada APBD tahun 2020,”ungkap Stef Sumandi.

Dalam Sidang Paripurna Pemandangan Fraksi-fraksi tersebut, hanya Fraksi Gabungan PKB-PPP yang tidak mempersoalkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan. (ACQ-R2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya