oleh

Diduga Terjadi Penggelembungan Suara, Amandus Minta Data Pembanding di Bawaslu

-POLITIK-1.698 views

MAUMERE, MN – Diduga telah terjadi penggelembungan suara untuk salah satu calon anggota legislatif daerah pemilihan (DAPIL) 2 Kabupaten Sikka berinisial YDB,  Amandus Ratason salah satu caleg PKB mendatangi Kantor Bawaslu Sikka pada Sabtu (04/05/19) pukul 22.00 wita guna meminta data pembanding pada C1 hologram.

Dugaan tersebut berdasarkan pada perbedaan hasil penghitungan perolehan suara pada lembar C1 dan DA1 di Kecamatan Hewokloang pada saat Rapat Terbuka Pleno PPK Tingkat Kecamatan Hewokloang.

Amandus bersama tim yang diterima oleh Ketua Bawaslu Sikka, Harun Al Rasyid di Kantor Bawaslu Kabupaten Sikka datang membawa serta alat bukti berupa rekapan C1 dan DA1 yang diperoleh dari tiga desa di Kecamatan Hewokloang yang diduga telah terjadi penggelembungan suara. “Kami datang membawa bukti penggelembungan suara yang terjadi di Hewokloang, jadi maksud kedatangan kami ini mau meminta data pembanding di Bawaslu,”kata Amandus yang didampingi Nur Khalik Majid dan Petrus Aula Sobalokan dari LBH KOMNAS PHD-HAM INDONESIA sebagai sebuah lembaga masyarakat yang turut memantau jalannya proses pemilu 2019.

“Kami datang hanya mengklarifikasi soal pelanggaran yang kami temukan di Kecamatan Hewokloang dalam artian kami meminta data pembanding pada C1 dan DA1. Pihak Bawaslu berjanji akan selesaikan pada saat pleno di KPUD Sikka besok (Senin, 06/05/19) jika ditemukan adanya pelanggaran,”tambah Amandus sesaat setelah keluar dari ruang Ketua Bawaslu Sikka.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka, Harun Al Rasyid saat ditemui maumerenews.com membenarkan adanya kedatangan caleg PKB tersebut. Dia mengatakan kedatangan Amandus dalam rangka meminta data pembanding pada C1 hologram.

Harun menambahkan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan dugaan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak. “Kita belum bisa simpulkan apakah ini masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak. Kedatangan Pak Amandus dan timnya ini hanya bersifat konsultasi terkait dengan dugaan pelanggaran oleh pihak penyelenggara. Yang jelas telah terjadi selisih data antara C1 dan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Hewokloang,”jelasnya.

Pihak Bawaslu menyarankan agar pada saat pleno KPUD yang berlangsung pada Senin (06/05/19) pihak yang merasa dirugikan membawa serta bukti-bukti C1 atau data-data pendukung. Jika terjadi kesalahan, Dia berharap agak diselesaikan secara bersama dengan baik.(ACQ-R1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya