oleh

Kisruh Data BST di Takaplager: Kades Akhirnya Ngaku, Datanya Dibuat dari Desa

-METRO-3.784 views

MAUMERE, MN- Kepala Desa Takeplager Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, Albertus Juang, akhirnya mengakui data penerima bantuan sosial tunai (BST) yang diinput ke Dinas Sosial sebagai dasar untuk penerima jaminan sosial sebesar Rp. 600.000 per bulan selama 3 bulan di desanya, dilakukan oleh dirinya bersama sejumlah perangkat desa tersebut.

Hal itu disampaikan langsung di depan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, saat dilakukan klarifikasi dengan Dinas Sosial, bertempat di aula Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Ssenin (11/5/2020).

Untuk itu, Albertus Juang dalam kesempatan itu pun meminta maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang dibuatnya bersama para perangkat desa, yang telah memanipulasi data penerima BST di Desa Takaplager.

Dia juga mengaku, jika namanya dan sejumlah aparat desa termasuk dengan 6 orang ASN yang masuk sebagai penerima BST tersebut, bukan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sikka, namun dilakukan oleh dirinya bersama dengan aparatnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah nama KK miskin yang seharusnya berhak menerima BST ini, tidak terdatakan dalam daftar penerima BST di Desa Takaplager.

Di Desa ini, Kepala Desa bersama sejumlah perangkat desa dan 6 ASN, masuk dalam daftar penerima BST. Hal itu, menyulut kekisruhan yang terjadi di desa tersebut, saat Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, bersama Dandim 1603 Sikka, Letkol Inf. M. Zulnalendra Utama, S.Ip serta Plt Sekda Sikka, Wihelmus Sirilus, langsung turun ke Desa Takaplager.

Bupati Robi Idong, pada kesempatan itu mengaku, dengan ketidakjujuran pendataan ini, akan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat, terlebih saat pandemi covid 19 ini.

“Sebagai pemimpin, kita harus bekerja dengan jujur, untuk sebuah misi kemanusiaan. Saat ini, kita harus bekerja untuk memberikan berkat bagi orang lain, orang yang sangat susah hidupnya dan terdampak dari adanya virus ini. Kalau kita tidak bekerja dengan hati, sebaiknya kita ganti mereka yang memiliki jiwa berbakti untuk Nian Tana Sikka,” tegasnya.

Dia menambahkan, dengan kebijakan ini, akan sangat merugikan orang-orang miskin yang ada di Sikka dan tentunya akan merenggangkan hubungan baik Pemkab Sikka dengan Kementerian Sosial.

Hingga berita ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung di aula Dinas Sosial untuk mengatasi kekisruhan atas ketidakbecusan pengurusan data keluarga penerima manfaat dari program jaminan sosial dampak dari pandemi covid 19 ini yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.(MAR-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya