oleh

Diduga Lakukan Fitnah, Silfan Anggi Polisikan Bupati Sikka

-HUKRIM-1.925 views

MAUMERE, MN – Polemik dugaan mark up tunjangan transportasi dan perumahan anggota dewan semakin memanas.

Pasalnya, salah satu anggota DPRD Sikka dari partai Nasdem, Silfan Anggi bersama kuasa hukumnya, Dr. Stevanus Roy Rening, SH. MH mendatangi Polres Sikka pada Kamis (15/08/19) guna melaporkan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo atas tuduhan pencemaran nama baik dirinya selaku anggota DPRD Sikka atas dugaan mark up tunjangan dewan.

Kedatangan Silfan Anggi bersama kuasa hukumnya, Dr. Stevanus Roy Rening, SH. MH tersebut membawa serta bukti-bukti berupa copyan berita-berita yang tersebar di beberapa media online dan media cetak di Kabupaten Sikka dan diterima oleh Kasium Polres Sikka, Ipda Anshari di ruang kerjanya.

Sebelum menyerahkan berkas laporan yang diterima Kasium Polres Sikka, Silfan Anggi bersama kuasa hukumnya, Dr. Stevanus Roy Rening, SH. MH melakukan pertemuan tertutup bersama  Kapolres Sikka, AKBP Rickson Situmorang, S.IK di ruang kerja Kapolres Sikka sekitar 15 menit. Belum diketahui apa yang dibahas oleh ketiganya karena wartawan tidak diberikan kesempatan untuk meliput pertemuan tersebut.

Silfan Anggi bersama Kuasa Hukumnya, Dr. Stefanus Roy Rening, SH.MH saat memasukan berkas laporan yang diterima oleh Kasium Polres Sikka, Ipda Anshari. Foto : TRV

Silfan Anggi bersama kuasa hukumnya, Dr. Stevanus Roy Rening, SH. MH, dihadapan awak media sesaat setelah menyerahkan berkas laporannya mengatakan, dirinya merasa nama baik, martabat dan kehormatan dirinya selaku anggota DPRD Sikka dan juga keluarganya sudah rusak atas tudingan Bupati Sikka terkait dugaan mark up tunjangan dewan yang ramai dibicarakan hampir 1 tahun terakhir ini.

“Saya merasa nama baik, martabat dan kehormatan saya selaku anggota dewan dan juga keluarga saya sudah rusak karena tudingan saudara Bupati ini selama ini. Makanya saya bersama kuasa hukum saya, untuk damping saya menempuh proses hukum ini,” ungkap Silfan Anggi dihadapan puluhan awak media.

Dirinya menambahkan, ke 35 orang anggota DPRD Sikka lainnya juga mempunyai keinginan untuk mempolisikan Bupati Sikka namun masih ada mekanisme yang harus dilalui.

“Teman-teman juga berkeinginan yang sama tapi mereka masih ada mekanisme mereka harus duduk omong bersama secara lembaga, itu urusan mereka. Tapi saya merasa pribadi saya tidak bisa dicemarkan jadi saya tempuh dengan jalur hukum,” ungkap Silfan.

Silfan berharap, laporannya segera diproses secepatnya oleh Kepolisian Resor Sikka.

Disinggung mengenai dampak dari tudingan Bupati Sikka tersebut, Silfan Anggi mengaku, nama baik, harkat dan martabat dirinya selaku anggota DPRD Sikka rusak sejak Desember 2018 dan nama baik yang sudah tercoreng tersebut akan dibawah hingga akhir hayatnya.

Kuasa hukum Silfan Anggi, Dr. Stevanus Roy Rening, SH. MH ketika dimintai tanggapan terkait laporan tersebut mengatakan, dalam laporan tersebut terlapor atas nama Fransiskus Roberto Diogo yang juga Bupati Sikka melakukan tindakan pidana kejahatan dengan melakukan fitnah/pencermaran nama baik yang melanggar pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan.

Roy Rening berpandangan, dugaan pidana tersebut sudah absolute karena Bupati Sikka dalam pertemuan bersama anggota DPRD Sikka pada tanggal 24 Juli 2019 lalu, sudah meminta maaf dalam Sidang Paripurna dan Rapat Konsultasi.

“Ini artinya beliau telah mengakui kesalahannya dengan membuat pernyataan yang berakibat fatal terhadap nama baik orang. Sehingga menurut saya polisi tidak usah terlalu rumit karena terlapor sudah akui kesalahannya dan diperkuat dengan keluarnya LHP BPK yang menyatakan tidak ada temuan,”ungkap Roy. (Acq/Trv-R2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

2 comments

  1. Menjelang 17 Agustus 2019…HUT RI 74… warga Kab. Sikka meramaikannya dengan berbagai ragam perlombaan.
    Kasihan ada yg lagi terus marah2 dan mau polisikan Mo’an Bupati…

    Jangan begitu dong….

  2. Laporannya sangat prematur karena pelapor belum terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berita Lainnya