oleh

DPRD Minta Kades Prioritaskan Bantu Pendidikan dari Dana Desa

-DIKKES-284 views

MAUMERE, MN- Wakil Ketua DPRD Sikka, Yoseph Karmianto Eri, menyikapi persoalan pendidikan yang saat ini sedang terjadi di wilayah Kabupaten Sikka. Salah satunya, yakni pemberian upah kepada guru honor yang terbilang tidak layak, yakni Rp. 50.000 per bulan, bahkan ada guru yang mengajar tidak dibayar alias gratis.

“Sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya atas persoalan yang terjadi di bidang pendidikan saat ini adalah belum adanya lapangan pekerjaan yang memadai, menyebabkan pekerjaan guru honor adalah satu-satunya jalan untuk menyambung hidup, meski pun gajinya kecil,” ujar Manto, sapaan akrabnya saat dimintai tanggapannya melalui saluran telepon selulernya, Jumat (8/11/2019).

Untuk itu, ke depannya kita akan melakukan tatap muka dengan Dinas Pendidikan untuk membahas bersama terkait dengan persoalan ini.

Disinggung, selama ini pihak sekolah swasta sulit mendapatkan dana, apalagi jumlah siswa pun sangat terbatas menyebabkan mereka sulit membayar gaji guru honor, kata dia, seharusnya pemerintah desa di mana sekolah itu berada, harus mengalokasikan anggaran juga untuk sektor pendidikan, jangan hanya bangun infrastruktur semata.

“Dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, sudah disebutkan dengan jelas bahwa dana desa bisa dipergunakan untuk pengembangan pendidikan. Maka jelas bahwa pihak pemerintah desa bisa memberikan berapa persen dana desa tersebut untuk pendidikan. Selama ini kan tidak jalan, akhirnya timbul persoalan seperti ini,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, selain Permendes PDTT tersebut, ada juga dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023, sudah disebutkan juga. 

“Untuk itu, RPJM Desa yang disusun itu, harus berdasarkan pada RPJMD Kabupaten, sehingga sinkron. Kalau satu desa bisa membiayai 2 tenaga honor saja, maka saya pikir 147 desa ini bisa membiayai sebanyak 294 tenaga guru honor di sekolah, dimana siswa dari desa tersebut bersekolah. Teknisnya, nanti akan diatur secara baik oleh Dinas Pendidikan. Sebenarnya sederhana saja, tinggal bagaimana komitmen bersama. Karena hal ini juga demi kepentingan pembangunan di Nian Tana Sikka ini,” jelasnya.

Dia mengatakan, banyak hal yang mestinya dibahas bersama dengan semua stakeholder yang ada di daerah ini. 

“PKB akan siap membuka Rumah Aspirasi itu, untuk menampung aspirasi dan membedahnya bersama dengan semua tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Mari kita duduk bersama dan bicarakan hal-hal yang bisa diambil solusinya,” kata Manto yang belum merinci kapan Rumah Aspirasi tersebut mulai dilaksanakan.(MAR-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya