oleh

Bupati Sikka Ingatkan Kepala Desa, Jangan Manipulasi Data BLT di Tengah Corona!

-PEMERINTAHAN-1.105 views

MAUMERE, MN- Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dalam penjelasannya di depan warga Desa Takaplager dan seluruh warga yang hadir saat mengecek kekisruhan yang terjadi di desa itu, Sabtu (9/5/2020) menegaskan, agar aparat desa dan penginput data warga miskin penerima bansos tunai agar jangan sampai memanipulasi data penerima, di tengah pandemi covid 19 saat ini.

“Kita harus bekerja jujur dalam membantu warga kita yang terimbas langsung dari adanya virus corona ini. Pemerintah pusat pun telah mengambil berbagai kebijakan untuk membanti mereka yang benar-benar mendapatkan dampaknya dari pandemi corona ini. Kalau kesempatan pertama ini saja kita sudah menemukan adanya kecurangan, maka ke depannya akan menimbulkan masalah sosial baru. Jadi data yang ada saat ini tidak boleh diinput untuk menjadi penerima bansos BLT,” tegas Bupati Robi Idong, sapaan akrabnya.

Dalam penjelasannya, Orang Nomor Satu di Kabupaten Sikka ini mengatakan, dana bansos tunai tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk membantu warga yang terimbas dari adanya pandemi covid 19 di seluruh indonesia.

“Jadi dana yang diberikan untuk KK miskin itu yakni mulai dari bulan April-Juni. Daerah lain bisa menambahkan dari total 600.000 per bulan itu, jika mereka punya dana lebih. Tetapi kita di Sikka, memanfaatkan dana yang minimal ini yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI. Ini merupakan sumber bansos tunai pertama,” jelasnya.

Penerima bansos tunai tersebut, terdatakan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diinput berdasarkan rumah tangga tidak mampu (RTM).

Sumber kedua, lanjut Bupati Robi, yakni berasal dari Kementerian Desa.

“Jadi dalam tahuhn anggaran 2020 ini ada rencana pembangunan desa, sebagiannya dibatalkan dan dialihkan untuk penanganan dampak covid 19. Desa bisa mengcover jika, ada KK miskin yang tidak tercover dalam DTKS dari kementerian Sosial tadi, bisa diambil dari dana desa. Tetapi ini kita harus kerja jujur, sehingga bansos ini benar-benar diarahkan untuk mereka yang terdampak secara ekonomi dari pandemi corona ini,” tegasnya berulang-ulang kali.

Dia juga melanjutkan, di Kabupaten Sikka berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, ada sekitar 41 ribu KK miskin di Kabupaten Sikka. Dari jumlah tersebut, sudah sebanyak 24 ribu sekian yang telah mendapatkan PKH dan BPNT selama ini. Untuk itu, sisanya akan dimasukan dalam bansos tunai Kementerian Sosial dan Kementerian Desa melalui dana desa. Jika masih ada lagi, maka akan diback up oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten.

“Untuk bantuan dari Provinsi NTT, kita diberikan jatah sebanyak 5.800 KK, dan sisanya menjadi tanggungjawab Pemkab Sikka untuk mengcover semua yang tidak bekerja atau terdampak dari pandemi covid 19 ini,” pungkasnya.(MAR-R1)

Bagikan

Komentar

Berita Lainnya